Dokter praktek swasta yang terlibat dalam program pengobatan tuberculosis (TB) masih cukup rendah. Padahal kemampuan setiap dokter untuk pengobatan pasien TB sudah mumpuni. Namun, selama ini, pengobatan TB diserahkan kepada Puskesmas dan rumah sakit, terutama untuk pencatatan dan pelaporan kasus.
Selama ini penanggulangan kasus TB yang terprogram lebih banyak dilakukan Puskesmas dan rumah sakit. Hanya sedikit dokter praktek swasta yang melaporkan penemuan kasus ini ke Dinas Kesehatan (Dinkes). Kondisi ini tentu tidak baik, karena bagaimana pemerintah bisa menanggulangi kasus jika tidak ada pelaporan,” kata Ketua Jaringan Kesehatan Masyarakat (JKM) Delyuzar dalam Pelatihan Dokter Swasta di Tiara Convention Medan, Sabtu (13/12).Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU) ini menjelaskan, dalam menguatkan kapasitas para dokter swasta, agar memahami program dan pengobatan standar untuk TB, JKM yang dipercaya USAID sebagai pelaksana program CEPAT (Community Enpowerment People Againts Tuberculosis), melakukan pelatihan kepada para dokter.

“Sebenarnya semua calon dokter sudah diajarkan langkah-langkah penanganan TB. Dan sebelum di wisuda, dokter umum wajib tahu bagaimana pengobatan TB. Tetapi ada aturan-aturan internasional yang terstandarisasi yang perlu diketahui. Dengan mengetahui aturan-aturan ini, kita harap pelayanan sama untuk semua pasien TB dapat diberikan,” terangnya.

Dalam pelatihan ini, sambungnya, bukan hanya dokter saja yang diundang, namun perawat atau tenaga administrasi dokter. Karena dalam penanganan TB, bukan hanya pengobatan saja, tapi juga melibatkan program DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) atau pengawasan langsung pengobatan jangka pendek. Di antaranya monitoring atau pencatatan pelaporan perkembangan pengobatan pasien, juga pemeriksaan mikroskopiknya.

“Kita juga akan menjalin kerjasama dengan para dokter swasta ini. Sehingga nantinya, tidak hanya Puskesmas yang dilibatkan dalam sistem DOTS, tapi rumah sakit, klinik dan dokter swasta terlibat dalam program ini. Sehingga pencatatan dan pelaporannya lebih bagus. Dengan begitu, Sumut bisa meningkatkan temuan kasus TB dan mensukseskan pengobatan pasien TB,” tuturnya.

Ketua Panitia Pelatihan Amir menjelaskan, pelatihan ini dilakukan untuk menyamakan pola pikir dokter dalam penanganan kasus TB. Para dokter juga diingatkan kembali untuk meningkatkan kepedulian terhadap penyakit menular ini. “Kita harap, kalau pasien datang ke dokter dengan keluhan batuk lebih dari 2 hingga 3 minggu, harus dicurigai TB. Pelatihan ini untuk mengingatkan kembali cara berifikir atau berbagai langkah-langkah awal pemeriksaan pasien TB,” terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumatera Utara Sri Hartati Surjantini mengharapkan dari pertemuan ini, dokter melaksanakan profesi sesuai pedoman. Yakni bagaimana mengatur pasien TB. Lantaran, jika pasien TB tidak diatur, akan banyak masalah timbul diantara menjadi TB MDR atau TB yang sudah resisten terhadap pengobatan level 1.

“Apapun ceritanya, kalau berhubungan dengan diagnose TB, yang harus diperiksa adalah dahak. Setelah dokter memberikan obat, harus melakukan konseling ke pasien, bahwa pasien harus memakan obat secara teratur, dan pasien harus memiliki pengawas dalam memakan obat,” jelas perempuan yang akrab disapa Ninik ini.

Karena menurut Ninik, kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus TB ini adalah sulitnya pasien mendisiplinkan diri. Lantaran, saat merasa kondisi tubuh sudah membaik, seorang penderita TB langsung berhenti pengobatan. Padahal dengan pengobatan yang tidak tuntas, virus TB akan resisten dan menjadi TB MDR. Dan pengobatan TB MDR ini membutuhkan biaya dan waktu yang lebih lama.